Sumber : Jurnalis Senior Kemenag Jabar | Editor : Syahidin
HIBAH, HEBOH Tasikmalaya, warpol.id || Jagat Jawa Barat lagi heboh sureboh. Gunjang ganjing, viral ke mana Mendi, di kampung Jeung di kota.
"Yang jadi pasal tak lain dan tak bukan adalah soal dihapusnya dana hibah Pemprop untuk lembaga keagamaan dan pondok pesantren."
"Yang bingung sumrinngung tak hanya orang kampung bau lisung, kiyai yang mimpin pondok pesantren, yang berharap dapat bantuan dana hibah, tak terkecuali anggota DPR sekalipun."
Maulana Yusuf Erwinsyah, terkejut bak kesundut puntung rokok yang masih seuneuan (menyala).
Anggota komisi DPRD Jawa Barat itu bingung dan tak habis pikir.
Padahal kata dia bantuan dana hibah itu sudah disahkan dalam APBD 2025. Besarnya Rp.153.580.381.000,- untuk 371 penerima.
Eh melalui Pergub (KDM) dana itu dipangkas sampai tinggal Rp. 9.250.000.000.
"Itu hanya untuk dua lembaga saja yang masih akan tetap diberikan. Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Jawa Barat dan yayasan Mathla'ul Anwar di Ciaruteun kecamatan Cibungbulang kabupaten Bogor."
Selain menyalahi prosedur kerena tidak konsultasi dulu dengan DPRD, kabijakan itu juga tidak segaris dengan keinginan KDM sendiri yaitu ingin membangun manusia yang bertaqwa.
Jangan lupa kata taqwa itu ranahnya keagamaan, fungsi kuat pondok pesantren. Kok dihapus ?
Lalala bahaya tah Gub, sela Cecep Juhanda dari grup Diskusi Ngadu Bako.
Lalu merasa harengheng ceuli ( brisik telinga) KDM menjawab ocehan Maulana Yusuf Erwinsyah. Tapi tidak langsung kepadanya atau ke sidang DPRD.
Ia menjelaskan semua itu didepan para inohong dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Jawa Barat.
Dia bilang itu cuma pemberhentian sementara, tahun ini saja. Pemda Provinsi akan menertibkan metoda penyaluran hibah itu. Dari hasil penelitian terjadi penyaluran itu secara tidak adil. Ada yayasan yang berulang - ulang mendapat bantuan, sementara masih banyak yang belum kebagian.
Ada yayasan yang mendapat nominal spektakuler. Milyaran bahkan ada yang sampai Rp.30 milyar.
Dedi juga bongkar bongkaran, gas pol. Katanya ada yang buat yayasan palsu untuk dapat bantuan.
Jadi KDM akan menertibkan dulu masalahnya.
Nanti akan minta kepada Kemenag sekolah/ madrasah atau pondok pesantren mana yang benar - benar perlu dibantu. Kami akan bangunkan dan diserahkan dalam bentuk bangunan kepada yang benar - benar memerlukan sehingga tercapai azas guna dan manfaatnya.
Jadi pada prinsipnya Pemda Provinsi akan tetap menyiapkan dana hibah sesuai dengan azas kepentingan dan manfaatnya.
Mudah mudahan hibah yang sempat heboh itu sedikit mengendur pasca penjelasan KDM.
"Tapi teman - teman saya di grup Diskusi Ngadu Bako meminta yang tak kalah penting KDM juga harus membuat gebrakan sapu koruptor di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat."
Sebab bukan mustahil dalam proses pembangunan yang dikelola pemdapun ada tikus - tikus yang gentayangan.
Bisa saja main sunat harga dan juga manipulasi Mereka sudah ahli dalam hal demikian mah KDM !
Kang Dedi Mulyadi !!!.***
Posting Komentar