Sumber : Jurnalis Senior Kemenag Jabar | Editor : Syahidin
URBAN MASIH BERJALAN PASCA LEBARAN, STRUKTUR KEPENDUDUKAN MAKIN TIMPANG Tasikmalaya, warpol.id || Tidak bisa dihindari efek samping mudik, adalah urban, pergeseran penduduk dari desa ke kota. Pun begitu tahun ini.
Wali kota Bandung Mohammad Farhan mengira - ngira tahun ini tak akan jauh dari tahun lalu, sekitar 5000 orang.
"Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Bandung Tatang Muhtar, memang mencatat baru 448 orang, dalam dua hari pertama puncak mudik (tanggal 8 dan 9 April). Data itu tercatat dalam operasi Yustisia di Terminal Cicaheum."
Mungkin saja ada yang turun ditempat lain, aku Kadisdukcapil.
Dia mengaku akan memerintahkan para RT dan RW supaya melakukan pendataan warga yang datang bersama penduduk lama yang mudik. Ketentuannya jika mereka tinggal lebih dari satu tahun, mereka harus menjadi penduduk kota Bandung.
Baik walikota maupun Kadisdukcapil tidak melarang pendatang baru ke kota Bandung, asal memiliki keahlian dan tujuan yang jelas, misalnya mencari pekerjaan atau melanjutkan, Mereka perlu kami ketahui nasibnya di kota ini. Dapat pekerjaan atau jangan jangan cuma jadi pengemis atau pemulung.
Di Jakarta malah gubenur Pramono Anung menegaskan Jakarta terbuka untuk siapa dan darimanapun,asal memiliki kemampuan dan ketrampilan,atau ada tujuan lain.
Jakarta tidak akan melakukan pendataan apalagi operasi yustisi,tegas kader PDI-P itu.
Mencegah urbanisasi memang harus dilakukan ditempat asal bukan ditempat tujuan.
"Yang harus dilakukan adalah pembenahan desa. Mereka, angkatan muda dan angkatan kerja harus dibikin betah hidup di lembur.Jangan lagi ada pomeo anak petani tidak mau jadi petani. Mereka tak mau seperti orang tuanya, petani tinggal daki, bukan petani mukti. Atau nelayan yang kulitnya makin kelam, bukan yang jaya dilautan (yalesveva Jayamahe)."
Jika urbanisasi tidak bisa ditahan, akan terjadi perubahan struktur kependudukan. Kota jadi penuh sesak sementara kampung kosong melompong.
Sekarang ini struktur kependudukan sudah 37% dikota dan 63% di desa.
Jika dibiarkan menurut prediksi Bappenas tahun 2045, struktur kependudukan akan jumpalitan , di kota 63% sementara didesa tinggal 37%.
La la la bahaya tah, ucap Kepala Bappenas (2019-2024) Suharso Monoarfa.
Ancaman urbanisasi itu bagi kota menyangkut berbagai aspek. Selain sampah banjir dan kondisi sosial,yang paling krusial adalah kemacetan lalu lintas.
Kota kota besar (Jakarta, Bandung, Makasar , Semarang Surabaya dan lain lainnya), sekarang saja sudah berteriak sulitnya mengurai kepadatan penduduk.
Kemacetan setiap saat terjadi diberbagai sudut kota, Dan ini akan berkaitan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi.
Pakar tranformasi dan guru besar ITB, Prof.Dr.Ir. Ofzan Z Tamim, 5 tahun lalu menyebut, bahan bakar yang habis terbakar ketika macet , di Bandung saja mencapai Rp. 4 milyar sehari.
Kerugian itu menambah aspek kelambatan transaksi dan sirkulasi produksi. Itu pasti berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi tambah profesor yang kebetulan tidak botak itu.
Faktor yang menyebabkan orang desa berduyun duyun urban ke kota, mulanya disebabkan terjadinya sentralisasi pembangunan di kota kota.
Memang waktu itu terjadi kondisi yang sulit dihindari. Waktu itu, ketika kita mulai gerakan pembangunan, infrastruktur seperti jalan dan listrik belum ada di desa.
"Tapi sekarang ini sudah waktunya desa menjadi objek pembangunan. Infrastruktur sudah cukup memadai sekarang. Tapi pembangunan yang spesifik dengan produksi lokal (pertanian dan kelautan). Sesuai dengan jati diri negeri, agro maritim."
Hentikan berfikir membangun yang bisa mubazir seperti pabrik pesawat terbang.
Struktur kependudukan yang ideal untuk negara Indonesia adalah 80% di desa dan 20% di kota, kata Prof Ofzan.
Nah itu baru benar.***
Posting Komentar